MINUT, NyiurPOST.COM – Persoalan kerugian warga Airmadidi Bawah yang diduga terdampak limbah PT Segarindo sejak 2023 akhirnya menemukan titik terang. Melalui fasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), perusahaan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat.
Kepastian tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Minut bersama pihak perusahaan, perwakilan warga, serta instansi terkait yang berlangsung di Kantor DPRD Minut, Senin (16/11/2026).
RDP dipimpin Ketua DPRD Minut Vonny Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua Edwin Nelwan, Ketua Komisi III Denny Kamlon Lolong, dan Ketua Komisi II Ricky Lumentut.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PTSP Richard Dondokambey bersama jajaran, Camat Kema Maikel Parengkuan, unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan, perwakilan PT Segarindo, serta masyarakat Airmadidi Bawah yang dipimpin Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Johan Noldy Awuy.
Usai pertemuan, Johan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Minut yang telah memfasilitasi penyelesaian persoalan antara masyarakat dan perusahaan. Menurutnya, pembahasan melalui musyawarah mufakat telah menghasilkan kesepakatan yang memberikan kepastian bagi warga terkait tuntutan kerugian akibat dugaan pencemaran limbah tersebut.
“Permasalahan antara masyarakat dengan Segarindo yang berhubungan dengan kerugian sudah difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Dalam pertemuan ini telah terjadi musyawarah mufakat dan sudah ada titik terang serta kesepakatan,” ungkap Johan.
Ia menegaskan, salah satu poin penting dari hasil RDP adalah kesediaan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.
“Perusahaan akan bertanggung jawab dengan kerugian yang ditimbulkan oleh CV Segarindo. Itu intinya,” tegasnya.
Johan juga berharap kesepakatan tersebut menjadi akhir dari polemik yang selama ini terjadi, sekaligus menjadi momentum bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan ketentuan peraturan daerah, khususnya Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Minut, Denny Kamlon Lolong, menegaskan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam RDP tidak boleh berhenti sebatas pernyataan. DPRD akan mengawal realisasi tanggung jawab perusahaan agar masyarakat yang mengalami kerugian benar-benar mendapatkan haknya.
Menurut Delon, sapaan akrab mantan Ketua DPRD Minut tersebut, penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan bersama diharapkan mampu mengakhiri polemik berkepanjangan antara warga dan perusahaan.
DPRD juga menaruh perhatian pada kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga aktivitas usaha ke depan dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun aspek tata ruang dan lingkungan.
Dengan adanya kesepakatan ini, masyarakat berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dan hubungan antara perusahaan dengan warga dapat berjalan lebih baik, dengan mengedepankan tanggung jawab serta kepatuhan terhadap aturan.
(IS)












