Berita Terkini

Bawaslu Minut Adakan Sosialisasi Netralitas ASN Dan Kepala Desa/Lurah

Minut, NyiurPOST.com – Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil (ASN) dan Kepala desa/kelurahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut serta Bupati dan Wakil Bupati Minut,tahun 2020 gelombang ke 2 di selenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minahasa Utara di Hotel Sutanraja Kalawat, Sabtu (17/10).

Kegiatan tersebut,dibuka langsung oleh Pjs Bupati Minut Clay J Dondokambey SSTP,MAP, didampingi Komisioner Bawaslu Rocky Ambar SH,Rahman Ismail SH, pembawa materi DR. Dr Taufik Pasiak, Sahat Sinurak dan dihadiri perangkat daerah Minut,Camat dan kepala desa/kelurahan.

Pjs Bupati Clay J Dondokambey dalam sambutannya, mengapresiasi bagaimana koordinasi dan sinergitas antara penyelenggara, pengawas pemilu bersama jajaran pemerintah dan Forkopimda sampai hari ini, tidak ada kendala maupun hambatan menganggu jalannya tahapan Pilkada. Hal yang mendasar stabilitas keamanan juga masih bisa terjaga, tetapi edukasi dan himbauan harus terus dilakukan kepada unsur pemerintah sendiri tapi juga kepada masyarakat luas.

Lanjut Clay ,sebagai pimpinan cenderung menerima laporan dinamika yang ada dilapangan, maka ketika ada sosialisasi terkait netralitas ASN,manfaatkan setiap materi yang disampaikan sebagai refrensi untuk bertindak dilapangan. Supaya masih tetap sesuai koridor aturan,tetapi juga etika pemerintahan agar tidak dianggap sebagai orang yang tidak paham dan tidak tau jalannya pemerintahan.

“Dengan adanya sosialisasi ini,semakin menguatkan komitmen dan tanggung jawab moral seluruh ASN,menjaga netralitas selama proses tahapan Pilkada serentak 2020. Netral juga bukan soal memilih salah satu pasangan tetapi netral harus tergambar dalam pelayanan publik, dengan tidak pilih kasih dalam pelayanan kepada masyarakat,”ujar Clay.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Rocky Ambar SH mengatakan kegiatan ini merupakan langkah Bawaslu melakukan edukasi sosialisasi pencegahan terkait netralitas ASN maupun peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang ada.

“Sehingga nantinya ketika ada laporan maupun temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN,tidak ada lagi pemahaman bahwa Bawaslu belum lakukan langkah pencegahan sudah melakukan penindakan,”ujar Ambar

Lanjut Ambar, ada sanksi-sanksi bagi ASN dan seluruh perangkat kelurahan maupun Desa ketika terlibat politik praktis di Pilkada 2020.

“Saya harap agar ASN, perangkat daerah Lurah dan kades agar tidak terlibat politik praktis karena Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran terkait dengan ASN yang sengaja melakukan perbuatan-perbuatan keberpihakan atau berpolitik praktis, rujukannnya memang undang-undang ASN tapi proses penanganannya ada di Bawaslu karena ini pada tahapan Pilkada,”tegas Ambar.

(IS)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button