Pemerintahan

Klarifikasi Dinas Sosial Dan PMD Terkait Isu Pungutan 10 Juta, Berikut Tanggapan Kadis Alpret Pusungulaa

MINUT,NyiurPOST.COM – Terkait isu pungutan 10 juta rupiah di setiap desa pada saat melaksanakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Penginputan RKPDes Dan Ranperdes APBDes tahun 2022 di Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), mendapat klarifikasi Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Kepala Dinas Sosial dan PMD Minut Drs. Alprets Pusunggalaa menyampaikan bahwa Dinas Sosial dan PMD tidak pernah meminta pungutan bagi desa, tetapi Bimtek penginputan RKPDes dan Ranperdes ada tertata di dalam APBDes dalam program pengembangan Sistem informasi Keuangan Desa. Dinas Sosial dan PMD hanya memfasilitasi Desa dalam melaksanakan bimtek dan penginputan RKPDes maupun RAPBDes ke dalam Sistem Keuangan Desa, yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

“Kegiatan bimtek dan penginputan ini didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) sebagai narasumber yakni instansi yang telah bekerjasama dengan Dirjen Bina Desa Kemendagri sejak tahun 2015 dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa dan membantu seluruh aparat desa dalam rangka penatausahaan akuntabilitas keuangan desa,” ucap Kadis Alpret Pusungulaa saat di wawancarai awak media di ruang kerjanya kantor Dinas Sosial dan PMD, Rabu (2/2/2022).

Ditambahkannya lagi, penggunaan aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Dan dengan adanya rilis terbaru dari aplikasi Siskeudes. Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa melalui surat nomor 602/5382/BPD tanggal 2 Desember 2020, meminta kepada Gubernur/Bupati/walikota se-Indonesia untuk memfasilitasi percepatan penerapan Siskeudes versi 2.0.3.

“Hal ini rutin dilakukan setiap tahun karena sangat penting, mengingat masih banyak pengelolaan keuangan desa belum efisien dan efektif serta transparan. Oleh karena itu narasumber Kegiatan ini langsung dari BPKP, Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat, Bapelitbang dan bagian Hukum,” jelas Alpret Pusungulaa.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Pemerintahan Desa Ronny Memajang juga menjelaskan terkait bimtek sesuai Nomenklatur. “Kami hanya membantu desa. Desa yang mengikuti bimtek ini hanya desa yang telah menatanya dalam APBDes 2021. Nomenklatur dalam APBDes adalah Pengembangan Sistem Informasi Desa” ucap Ronny Manajang.

Dari keterangan Manajang, dari hasil Bimtek tersebut,mulai hari ini Rabu (2/2/2022) sementara evaluasi R-APBDes dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa tahap I dan BLT 3 bulan. Untuk evaluasi hasil bimtek sudah ada beberapa desa yang sudah lengkap berkas untuk dievaluasi dan banyak desa sudah mengajukan permohonan evaluasi sambil mengurus kelengkapan berkasnya.

Hukum Tua Kema 1 Royke Keleyan saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa Bimtek yang dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Sutanraja Minut, sangat membantu dalam pengaturan keuangan dana desa.

“Bimtek ini sangat membantu kami dalam penginputan keuangan desa apalagi terkait dana desa, kami juga senang BPD diikut sertakan dalam kegiatan Bimtek ini, dan mengenai anggaran 10 juta itu sudah kami anggarkan di tahun 2021,” ucap Kumtua Kema 1 Royke keleyan.

Ditambahkannya, “dari pihak kami tidak ada yang keberatan dengan dana 10 juta tersebut, BPD juga tidak mempermasalahkan justru mensupport apalagi dalam mengatur pengelolaan keuangan dana desa ke depan agar lebih baik dan sistematis, kami berterima kasih kepada Pihak Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Minut yang sudah menggelar Bimtek ini,” pungkas Royke Keleyan.

(IS)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button