Minahasa Utara

Pemkab Minut Gelar Rakor Terkait Perpanjangan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor

MINUT,NyiurPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Bupati Minahasa Utara (Minut), Joune J.E. Ganda, S.E.,MAP., M.M, M.Si, dihadiri Forkopimda Minahasa Utara, Sekretaris Daerah, BPBD, Basarnas, kepala OPD dan Camat Se-kabupaten Minut. secara daring melalui zoom meeting, Pemerintah tetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana, Jumat (10/2/2023)

Status tanggap darurat bencana Minahasa Utara sebelumnya dituang dalam Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Minahasa Utara, telah berakhir terhitung 9 Februari 2023, sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 48 huruf F “Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, serta Prakiraan Curah Hujan dari BMKG bulan januari, februari dan maret 2023 di Kabupaten Minahasa Utara maka Pemerintah memperpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana,” ucap Bupati Joune Ganda.

Berdasarkan hasil prakiraan cuaca menunjukkan Prakiraan Sifat Hujan bulan Januari – Maret 2023 untuk seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara bervariasi dari Atas Normal, Normal dan Bawah Normal. Sedangkan untuk Prakiran Curah Hajan Bulan Januari – Maret 2023 berada pada kisaran Menengah hingga Tinggi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam rapat tersebut diputuskan Kabupaten Minahasa Utara memperpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari, hasil dari rapat kordinasi penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor terhitung mulai tanggal 10-23 Februari 2023.

Selain itu, Perpanjangan ini juga didasarkan pada estimasi waktu yang dibutuhkan guna penanggulangan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang menyebabkan lumpuhnya sejumlah fasilitas umum serta estimasi waktu yang dibutuhkan untuk membuka akses jalan, peningkatan layanan pengungsi, pendataan dan perbaikan sejumlah fasilitas umum.

Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan bahwa diperpanjangnya status darurat bencana guna percepatan penanganan terhadap infrastruktur yang rusak di Kecamatan Wori dan Talawaan maupun layanan terhadap masyarakat terdampak disejumlah lokasi akan menjadi prioritas dalam penangananya.

“Perpanjangan status darurat bencana ini guna percepatan infrastruktur yang rusak di kecamatan wori dan Talawaan juga untuk tetap memberikan layanan terhadap di sejumlah lokasi yang terdampak,” tukas Bupati Joune Ganda.

Tim Verifikasi akan segera turun ke lapangan untuk Pendataan Rumah Rusak (Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan) yang beranggotakan Tenaga Teknis PUPR, BPBD, Dinas Perkim, Pemerintah Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas, pendataan rumah rusak akan diterbitkan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani Kepala Daerah.

(IS/*****)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button