Hukum & Kriminal

Ungkap Kasus Cabul Anak, Ini Penjelasan Kapolres Minut

MINUT,NyiurPOST.COM – Kepolisian Resort (Polres) Minahasa Utara (Minut) mengadakan “Press Confrence” (Press Rilis) terkait kasus dugaan percabulan kepada anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Likupang barat (Likbar) Kabupaten Minut yang terjadi 5 Januari 2024 silam, kegiatan press rilis tersebut bertempat di Aula Mapolres Minut, Kamis (14/3/2024).

Kapolres Minahasa Utara AKBP Dandung Putut Wibowo,S.Ik., S.H., M.H didampingi Kasat Reskrim Minut yang diwakili Kanit 2 Tipikor Ipda Eko Tatudu, Kasie Humas Ipda Deddy Kodoati mengungkapkan bahwa laporan Polisi Nomor LP/19/1/2024/SPKT/POLRES MINAHASA UTARA/ POLDA terkait Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur.

Dalam press rilis siang tadi, Kapolres mengatakan dugaan pelaku ada 9 orang, untuk 1 orang sudah kami amankan. 4 orang dalam proses sidik dan untuk 4 lainnya sementara proses lidik. Dari 9 terduga pelaku, Polres Minut telah menetapkan satu tersangka pada beberapa hari lalu, tepatnya 8 Maret 2024. Sementara kedelapan terduga lainnya masih sementara dalam penyelidikan.

“Dalam proses penyelidikan, pertamanya mulai satu orang kemudian dalam pengembangan, terungkaplah 8 nama, jadi 9 orang. Kejadian ini juga bervariasi mulai bulan November 2023 sampai bulan Januari 2024, 3 bulan, ”tukas AKBP Dandung Putut Wibowo yang di kenal religius ini.

Kapolres juga menjelaskan bahwa dalam proses kasus ini Polres Minut sangat berhati-hati sekali karena menyangkut anak. Sehingga dalam hal ini, Polres Minut menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara terutama dalam pendampingan psikologi untuk menghilangkan trauma healing kepada korban.

“Kami bergandengan dengan Pemerintah kabupaten Minut yang terus melakukan pendampingan dalam kasus ini,”kata AKBP Dandung Putut Wibowo.

Dari keterangan Kasat Reskrim Minut melalui Kanit 2 Tipikor Ipda Eko Tatudu menjelaskan, tersangka melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, pada awalnya korban dengan perempuan inisial AS pergi ke pos kamling, yang pada saat itu terdapat lelaki GH. Kemudian lelaki GH pergi untuk memanggil tersangka, beberapa saat kemudian mereka berdua datang menghampiri saksi, saksi korban dan tersangka langsung menarik korban untuk pergi bersama dengan tersangka. Kemudian tersangka memaksa korban dengan cara menarik tangan korban untuk pergi ke rumah kosong yang berada di belakang kantor Desa kemudian korban dan tersangka masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela dan melakukan hubungan badan. Setelah selesai melakukan persetubuhan, mereka keluar dari jendela, kembali ke pos Kamling.

Pada kesempatan itu juga Kanit PPA Polres Minut Aipda Lukman latief menambahkan bahwa dari 4 orang terduga pelaku itu masih dibawah umur (anak-anak).

“Tindakan yang mereka lakukan tidak secara bersama-sama tetapi sendiri-sendiri dengan tempat yang berbeda-beda, di SD, SMP dan Rumah kosong. Satu orang masih ada ikatan keluarga,”jelas Lukman Latief.

Disampaikannya, kasus ini memakan waktu untuk didalami untuk mengumpulkan cukup bukti dalam mengungkap terduga pelaku yang lain.

Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/19/1/2024/SPKT/POLRES MINUT / POLDA SULUT tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat oleh Pelapor DA dan korban WA terhadap 7 (tujuh) orang terlapor. Kemudian setelah menerima laporan tersebut Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan proses Penyelidikan dan ditemukan bahwa ke 7 (tujuh) orang terlapor tersebut melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam waktu dan tempat kejadian yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dituangkan dalam 1 (satu) laporan polisi, sehingga penyidik/ penyidik pembantu menyarankan kepada pelapor untuk membuat laporan polisi yang baru. Kemudian pada tanggal 02 Maret 2024 pelapor kembali membuat laporan polisi sebanyak 8 laporan.

Adapun barang bukti yang diperlihatkan pada saat itu berupa 1 (satu) potong baju warna hitam,1 (satu) potong CD warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.

Pasal yang Dipersangkakan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(IS)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button