MINUT, NyiurPOST.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus melakukan kunjungan kerja resmi ke Kabupaten Minahasa Utara (Minut) untuk meninjau secara langsung operasional Mal Pelayanan Publik (MPP). Kamis (8/1/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memastikan akselerasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di tingkat daerah berjalan sesuai standar nasional.
Dalam kunjungannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus didampingi oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Memastikan berbagai jenis layanan, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan terpadu, hingga layanan instansi vertikal (Polres, Kejaksaan, Pajak), telah terintegrasi dengan baik dalam satu atap juga meninjau implementasi sistem antrean online dan penggunaan aplikasi digital dalam memproses dokumen masyarakat guna mengurangi pungutan liar dan mempercepat durasi pelayanan serta mengevaluasi kenyamanan fasilitas bagi pengunjung, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan ketersediaan ruang laktasi.
Akhmad Wiyagus memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, atas keberhasilannya dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik sebagai sarana penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Tidak mengherankan jika daerah ini meraih Investment Government Award. Saya melihat sendiri bagaimana alur pelayanan publik berlangsung dengan sangat baik,” sebut Akhmad Wiyagus.
Adapun beberapa poin penting arahan Wamendagri selama peninjauan, Ia pun memberikan beberapa catatan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yaitu Hospitality (Keramahtamahan), Petugas garda terdepan diharapkan memiliki standar keramahan yang tinggi layaknya perbankan agar masyarakat merasa dihargai.
Kehadiran MPP yang dipantau langsung oleh pemerintah pusat ini memberikan kepastian bagi warga Minahasa Utara bahwa Urusan birokrasi menjadi lebih efisien tanpa harus berpindah-pindah gedung dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta mendorong iklim investasi yang lebih baik di Minahasa Utara melalui kemudahan perizinan berusaha.
Kunjungan Wamendagri ke MPP Minut menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Dengan evaluasi berkala dari pemerintah pusat, diharapkan MPP Minahasa Utara dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain di Sulawesi Utara dalam hal integrasi layanan publik yang modern dan transparan.
(IS)
